KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH KELUARNYA KEPUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Desa Pakraman Bonyoh, Kecamatan Kintamani,, Kabupaten Bangli

ABSTRAK
Kelahiran anak luar kawin sering menimbulkan ketidakstabilan dalam
keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyelesaian masalah terhadap anak luar
kawin tentunya akan berbeda- beda di setiap lingkungan adat, dari penyelesaian
adat tentunya akan menimbulkan suatu kedudukan terhadap status anak luar
kawin tersebut. Setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/ 2010, kedudukan anak luar kawin selain memiliki hubungan perdata dengan
ibunya juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya
setelah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain
yang sah menurut hukum.
Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
meliputi : bagaimanakah proses penyelesaian masalah anak luar kawin di Desa
Pakraman Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli? Bagaimanakah
Kedudukan Anak Luar Kawin di Desa Pakraman Bonyoh, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli? Bagaimanakah implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi
terhadap penyelesaian masalah anak luar kawin di Desa Pakraman Bonyoh,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ?
Permasalahan dikaji dengan menggunakan teori kerukunan, kepatutan, dan
keselarasan untuk membedah proses penyelesaian masalah anak luar kawin, teori
kepastian hukum untuk mebedah implikasi keputusan mahkamah Konstitusi
terhadap kedudukan anak luar kawin.
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi,
metode dokumentasi, metode wawancara, dan triangulasi. Teknik yang dipakai
dalam pengumpulan data berupa teknik kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi
penelitian bertepat di Desa Pakraman Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli. Proses penyelesaian masalah anak luar kawin di Desa Pakraman Bonyoh,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yaitu :
Pertama dengan jalan dilangsungkan perkawinan oleh orang tuanya, dan
yang kedua adalah dengan cara pengangkatan anak luar kawin. Penyelesaian
masalah tersebut juga tidak terlepas dari sanksi adat yaitu membayar pesebelan
berupa sapi jantan seharga 2.500.000 dan melaksanakan upacara pengerebuan di
beberapa Pura. Kedudukan anak luar kawin setelah orang tuanya melangsungkan
perkawinan adalah sah dan memiliki hak dan kewajiban di keluarga ayahnya,
sedangkan apabila anak luar kawin tersebut diangkat maka kedudukannya adalah
sah sebagai anak dari orang yang mengangkatnya. Keluarnya Keputusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII 2010 belum berimplikasi terhadap
kedudukan anak luar kawin di Desa Pakraman Bonyoh, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli.

Kata Kunci : Kedudukan, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.