SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG AYAHAN DESA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN KLUNGAH KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK
Tanah pekarangan desa merupakan tanah pekarangan dimana tanah ini
menjadi milik desa. Tanah ini pada prinsipnya tidak dapat dijual belikan.
Bentuknya juga sama dengan tanah ayahan desa yaitu pemegang tanah hanya
mempunyai hak pakai secara turun temurun. Ayahan adalah segala kewajiban atau
beban-beban ataupun tugas-tugas baik yang bersifat material maupun nonmaterial.
Dalam perkembangan kebutuhan kehidupan masa kini mengingat perkembanganperkembangan penduduk semakin meningkat, sedangkan tanah-tanah semakin
terbatas maka nampaknya sistem kewarisan itu akan sulit dipertahankan. Zaman
dulu anak yang tidak mendapat warisan tanah pekarangan desa/karang ayahan
desa akan memohon tanah baru kedesanya, namun sekarang ini karena terbatasnya
tanah, maka hal ini tidak dapat dilakukan lagi, sehingga akan menyebabkan
adanya kesulitan dan konflik dalam hal pembagian warisan terutama terhadap
tanah pekarangan desa/karang ayahan desa.
Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang di uraikan diatas, maka
dapat dirummuskan maslah sebagai berikut: (1) Bagaimana sistem pewarisan
tanah karang Ayahan desa di Desa Pakraman Klungah Kecamatan Sidemen
Kabupaten Karangasem (2) Bagaimana status hukum tanah karang ayahan desa di
Desa Pakraman Klungah kecamatan Sidemen kabupaten Karangasem (3)
Bagaimana hak dan kewajiban krama desa terhadap penguasaan tanah karang
ayahan desa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk
menghetahui sistim pewarisan tanah karang ayahan desa di Desa Pakraman
Klungah kecamatan Sidemen kabupaten Karangasem (2) untuk mengetahui dan
menganalisis status hukum tanah karang ayahan desa di Desa Pakraman Klungah
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem (3) Untuk mengetahui hak dan
kewajiban krama desa terhadap penguasaan tanah karang ayahan desa. Untuk
mencapai tujuan penelitian, maka penulis menggunakan landasan teori untuk
memudahkan membedah rumusan masalah yang akan di teliti. Teori yang
digunakan adalah teori fungsional struktural, teori negara hukum dan teori post
Struktural. Untuk memperoleh data dilapangan mengguanakan beberapa metode
meliputi ;Observasi, wawancara,kepustakaan dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem pewarisan tanah karang ayahan
Desa di Pakraman Klungah adalah pada anak paling bungsu, sedangkan sistem
ayahanya nyundul ke arep dimana kalau ada anak yang sudah kawin maka
orangtuanya akan tidak dikenakan ayahan lagi atau nyade. Bagi pengayah yang
balu tidak kena ayahan ke desa pakraman dan khyangan tiga tetapi Cuma kena
ayahan pada hari raya ngaro dan kesange. Status hukum tanah karang ayahan
desa di atur dalam peraturan Daerah No 3 Tahun 2003 khususnya Pasal 9 Ayat 5
menyebutkan adanya tanah milik desa pakraman atau tanah desa pakraman yaitu:
(1) tanah desa; (2)tanah pekarangan desa/ tanah karang ayahan desa;(3) tanah
ayahan desa. Dalam perda tersebut juga dijelaskan bahwa tanah karang ayahan
desa tidak dapat disertifikatkan. Disamping tanah tersebut masih ada tanah pura
yang tunduk kepada ketentuan hukum adat. Bagi krama desa yang sudah nguren
atau menikah di Desa Pakraman Klungah mendapat hak berupa sebidang tanah
karang ayahan tetapi sekarang karena terbatasnya tanah hal tersebut tidak
dilakukan lagi, melainkan dapat tinggal ditanah karang ayahan desa yang
ditempati orang tuanya. Selain hak yang diberikan oleh desa setiap krama desa
harus melakukan kewajiban dari hak yang diterimanya. Kewajiban yang
dilakukan adalah setiap krama desa harus ikut ngayah ke desa dan khayangan
tiga.

Kata Kunci: Pewarisan, Karang Ayahan Desa