KEDUDUKAN BALI DALAM SISTEM AYAHAN DESA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN MEGATI, KECAMATAN SELEMADEG TIMUR, KABUPATEN TABANAN

ABSTRAK
KEDUDUKAN BALU DALAM SISTEM AYAHAN DESA MENURUT HUKUM
ADAT DI DESA PAKRAMAN MEGATI, KEСAMATAN SELEMADEG
TIMUR. KABUPATEN TABANAN
Manusia adalah makhluk sosial artinya bahwa manusia tidak mungkin
hidup di dunia ini seorang diri walaupun dengan harta benda yang berlimpah
karena manusia saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya yang salah
satunya adalah untuk meneruskan keturunan yaitu melalui perkawinan. Karena
kodrat dalam perjalanan perkawinan tersebut biasanya putus baik itu karena
perceraian, kematian atau karena putusan pengadilan sehingga akan menimbulkan
istilah Balu dalam masyarakat Adat.
Berdasarkan latarbelakang di atas maka dikemukakan Rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Bagaimana Kedudukan Balu Dalam Sistem Ayahan Desa
Pakraman Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ? (2)
Bagaimana Hak dan Kewajiban Balu dalam Sistem Ayahan Desa Pakraman
Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan?
Teori Fungsionalisme Struktural dan teori Pertukaran Sosial dipergunakan
untuk membedah rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
Penelitian ini dalam penyusunanya menggunakan tahapan-tahapan yaitu
pengumpulan data, pengolahan, kemudian penyimpulan. Dengan metode
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan data yang sudah terkumpul di
analisis dengan deskriftif. Semua data dikorelasikan dengan pendekatan kualitatif.
Dengan pendekatan ini memberikan informasi yang memadai actual dan valid.
Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa: Kedudukan warga Desa Pakraman Megati di Kecamatan Selemadeg
Timur yang berstatus Balu, baik Balu muani atau duda maupun Balu luh atau
janda tetap diakui sebagai anggota krama Desa Adat. Sehingga dalam kaitannya
dalam sistem ayahan Desa Adat, dikenal dengan sebutan ayahan Balu luh untuk
janda dan ayahan Balu muani untuk duda, tetap dikenai ayahan maupun peson -
peson hanya sebagaian atau setengah dibandingkan dengan anggota krama Desa
Adat yang tidak berstatus Balu dikenai ayahan dan peson - peson abungkul
(penuh). Begitu pula dengan haknya yaitu sama – sama mendapat hak menempati
karang Desa dan mendapat pelayanan krama Adat, serta dibebani pula dengan
kewajiban - kewajiban berupa peson – peson dan ayah – ayahan Adat.

Kata Kunci : Balu dan Hukum Adat