PENERAPAN SANKSI ADAT LOKIKA SANGGRAHA (Studi Kasus di Desa Pakaraman Melinggih, Payangan, Gianyar)

ABSTRAK
Suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa perubahan merupakan suatu
fenomena yang mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya. Perubahan-perubahan itu dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola
tingkah laku, interaksi sosial, dan susunan lembaga kemasyarakatan.
Bali sebagai masyarakat atau pulau dengan berbagai sebutan seperti paginya
dunia, pulau dewata, surganya dunia, pulau seribu Pura, dan lain sebagainya tidak
luput dari berbagai perubahan. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi
yang pesat di bidang komunikasi dan transportasi serta keberhasilan Bali menjadikan
dirinya sebagai daerah tujuan wisata di dunia. Perkembangan kepariwisataan secara
tidak sadar telah mengakibatkan perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat
Bali. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ternyata membawa dampak terhadap
terjadinya delik sosial dalam masyarakat salah satunya lokika sanggraha. Lokika
sanggraha adalah delik kesusilaan yang merupakan pelanggaran terhadap norma
hukum, norma susila, dan norma agama.
Di Desa Pakraman Melinggih, lokika sanggraha selain kasusnya diputus oleh
Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar, terhadap pelaku juga
dikenakan sanksi adat. Sanksi adat memegang peranan penting karena terjadinya
lokika sanggraha dapat menimbulkan ketidakseimbangan kosmos baik sekala (alam
nyata) maupun niskala (alam gaib) dalam masyarakat adat. Berkaitan dengan hal itu,
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terjadinya lokika sanggraha di
Desa Pakraman Melinggih, bentuk sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku lokika
sanggraha, serta dampak sosio religius yang diakibatkan dari perbuatan lokika
sanggraha.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
terjadinya lokika sanggraha, mengetahui bentuk sanksi adat yang dijatuhkan terhadap
pelaku lokika sanggraha, serta mengetahui dampak sosio- religius dari lokika
sanggraha dalam masyarakat adat.
Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional untuk mengkaji
hubungan struktur yang mempunyai pengaruh positif maupun negatif, hubungan
antara individu sebagai pelaku lokika sanggraha dengan penguasa dan masyarakat
Desa Pakraman Melinggih pada umumnya untuk mencapai stabilitas sosial baik
sekala maupun niskala. Teori kerukunan, kepatutan, dan keselarasan digunakan untuk
membahas bentuk-bentuk sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku lokika
sanggraha, dimana sanksi yang dijatuhkan harus berdasarkan atas rasa keadilan dan
kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis
yaitu mengkaji permasalahan dari aspek hukum atau norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Bendesa
adat serta tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pakraman Melinggih. Data sekunder
diperoleh dengan membaca putusan tentang lokika sanggraha di Pengadilan Negeri
Gianyar, Awig-Awig Desa Pakraman Melinggih, Weda Sruti, Weda Smerti,
Sarasamuccaya, serta berbagai sumber pustaka lainnya. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan dapat dikemukakan hasil penelitian secara ringkas sebagai berikut:
Terjadinya lokika sanggraha di Desa Pakraman Melinggih disebabkan
karena terjadinya interaksi dan perubahan sosial dalam masyarakat serta lemahnya
sistem penegakan hukum dalam masyarakat.
Bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku adalah upacara byakala
dan prayascita. Selain sanksi adat, terhadap pelaku (laki-laki) juga mendapat sanksi
dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar yaitu hukuman tiga
bulan penjara.
Dampak sosial yang ditimbulkan dari lokika sanggraha adalah timbulnya
beban psikologis dari pelaku (perempuan) dalam pergaulan masyarakat. Lokika
sanggraha termasuk delik kesusilaan, dimana pelaku akan dianggap sebagai orang
yang tidak bisa menjaga diri dan kehormatannya sebagai wanita. Proses stigmatisasi
yang terjadi sebagai akibat dari cap atau label yang melekat dalam diri pelaku akan
berlanjut sampai anak maupun keluarganya. Dampak religius dari lokika sanggraha
adalah terhadap anak yang dilahirkan, khususnya dalam hal melakukan sembah
kepada leluhur begitu juga dalam hal pewarisan. Anak yang dilahirkan dari pelaku
lokika sanggraha, baik secara hukum adat dan hukum agama hanya mempunyai
hubungan hukum dengan ibunya saja. Dalam hal melakukan sembah kepada leluhur ia
akan menyembah leluhur ibunya, dan dalam hal waris ia hanya berhak atas harta guna
kaya dari ibunya saja. Hukum adat Bali mengenal bentuk upaya hukum yang dapat
dilakukan agar anak luar kawin mendapatkan status hukum yang jelas, yaitu dengan
melakukan upacara pemerasan/pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh
keluarganya maupun orang lain. Dampak religius lainnya dari lokika sanggraha adalah
lingkungan akan menjadi leteh/tidak suci lagi sehingga upacara pembersihan
/prayascita harus dilakukan untuk menetralisir kembali ketidakseimbangan kosmos
yang terganggu.