ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL

Abstrak
Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana bagi pelaku
penghinaan terhadap presiden di media sosial. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik presiden di media sosial dalam perundang-
undangan? (2) Bagaimana ratio decidendi putusan Mahkamah Agung
No.3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn Terhadap kasus penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik presiden di media sosial?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan
kasus (the case approach).Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi
kepustakaan atau studi dokumen. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam
kegiatan transaksi elektronik. Pelaku dilarang memberikan informasi yang tidak
benar di media sosial. Ketentuan mengenai periklanan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Kejahatan
penghinaan membedakannya menjadi panghinaan umum (diatur dalam bab XVI
buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP).
Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Presiden hakim Pasal
45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci : Media Sosial, Penghinaan , Tindak Pidana,Transaksi Elekteronik