PENERAPAN SANKSI DEPORTASI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR NORMA KEARIFAN LOKAL DI BALI (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Denpasar)

ABSTRAK
Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan seluruh warga negara, termasuk
warga negara asing mematuhi peraturan perundang-undangan. Deportasi merupakan
tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing.
Bali, sebagai destinasi wisata popular menghadapi tantangan dalam melestarikan
kearifan lokal di tengah kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan Latar
belakang diatas maka permasalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni: 1)
Bagaimana penerapan sanksi deportasi bagi warga negara asing yang melanggar
kearifan lokal di Bali. 2). Apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam penerapan
sanksi deportasi bagi warga negara asing yang melanggar kearifan lokal di Bali. Untuk
menjawab permasalahan tersebut penelitian menggunakan teori sistem hukum dari
Lawrence M. Friedman, dengan jenis penelitian sosiologis yuridis empiris yang
bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalu observasi, wawancara, serta
studi dokumentasi, dengan menggunakan Teknik Snawball Sampling. Hasil penelitian
menunjukan bahwa 1) Keimigrasian bertugas untuk mengawasi orang asing di
Indonesia telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian yang didukung dengan Surat Edaran
Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan
Mancanegara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan mengenai perlindungan kearifan lokal. 2) Ada beberapa hambatan
terkait dengan penerapan sanksi deportasi ini yaitu: proses pengawasan serta proses
warga negara tersebut dideportasi. Namun hambatan dapat diatasi melalui Upaya
preventif seperti, menyebarkan flayer do and don’t, menggunakan aplikasi APOA dan
layanan lapor serta meningkat fasilitas objek wisata dengan upaya represif yakni warga
negara asing diberikan sanksi adat serta melakukan koordinasi dengan kedutaan serta
lembaga terkait
Kata Kunci: Penerapan, Deportasi, Norma Kearifan Lokal