TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Abstrak
Pemilu merupakan sarana penting dalam mewujudkan demokrasi dan
kedaulatan rakyat. Namun. Hal ini memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk menguji konstitusionalitas norma yang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah
satu putusan MK yang menjadi sorotan adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
yang mengatur tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini
menuai pro dan kontra karena dianggap membuka peluang bagi politisi muda untuk
maju dalam kontestasi pemilihan umum, namun di sisi lain dikhawatirkan akan
berakibat pada kurangnya pengalaman dan kapabilitas dalam memimpin bangsa.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis tinjauan hukum
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif
perbandingan ketentuan hukum lainnya dan untuk mengetahui dan menganalisis
implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023 dalam menjamin hak konstitusional masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
yuridis doktrinal. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur, yaitu bahan
hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini
menggunakan teori kehakiman, teori negara hukum, dan teori demokrasi sebagai
landasan untuk menganalisis putusan MK dan implikasinya terhadap hak
konstitusional masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukan Putusan ini sesuai dengan konstitusi dan
asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Memperkuat hak politik masyarakat
untuk memilih maupun dipilih untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun
wakil presiden. Sehingga, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam
proses demokrasi. Negara-negara lain sudah memberikan kesempatan kepada setiap
warga negaranya yang dibawah umur 40 tahun agar ikut berpartisipasi dalam
mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden yang sudah diatur dalam
undang-undang setiap negara. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor
90/PUU-XXI/2023 memberikan harapan kepada kaum muda atau kepala daerah
yang masih dibawah umur 40 tahun untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan
presiden dan wakil presiden republik Indonesia.