PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BALI)

Abstrak
Dalam ruang cyber pelaku pelanggaran yang menggunakan instrumen teknologi informasi
sering kali sulit untuk dijerat dan dipecahkan, disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan
subjek menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya, salah satu
contohnya adalah penyebaran konten pornografi di media sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini
yakni, untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penyebar konten pornografi di media
sosial oleh Kepolisian Daerah Bali dan untuk mengetahui hambatan serta kendala yang dihadapi
oleh Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap kasus penyebaran konten pornografi
di media sosial. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah teori
penegakan hukum dan sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif dan
kuantitatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive
sampling, instrument penelitian mengunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan handphone
dan pencatatan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang
diperoleh sebagai berikut 1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali
terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial adalah dengan memberikan sanksi
terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1)
dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Hambatan dan
Kendala yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Bali Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus
Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial, terdapat tiga faktor yang menjadi hambatannya,
yakni: Faktor Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Faktor Budaya Hukum. Mengenai upaya
penyelesaian hambatan terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Derah Bali dalam
menanggulangi penyebaran konten pornografi yakni dengan upaya preventif dan upaya represif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pornografi, Media Sosial