EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN DALAM MENYELESAIKAN PENGINGKARAN HAK-HAK KRAMA DESA (Studi Kasus di Desa Pakraman Klaci Kaja Kediri Tabanan)

ABSTRAK
EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN
DALAM MENYELESAIKAN PENGINGKARAN
НАК-НAK KRAMA DESA
(Studi Kasus di Desa Pakraman Klaci Kaja Kediri Tabanan)
Oleh: I Wayan Yudha
Awig-Awig Desa Pakraman ditulis guna memenuhi amanat dari Perda.
Propinsi Bali Nomer : 06 Tahun 1986 yang diubah dengan Perda Propinsi Bali
Nomer: 03 Tahun 2001, salah satu isi dari Perda. dimaksud: mewajibkan
kepada setiap Desa Pakraman yang ada di Bali agar menyuratkan Awigawignya. Awig-Awig dibuat dan disahkan oleh krama desa pakraman melalui
paruman krama Desa Pakraman dan dicatatkan di Kantor Bupati/Kota.
Demikian dijelaskan pada buku Pemberdayaan Desa Pakraman di Bali yang
diperbanyak oleh Biro Hukum Sekretariat Propinsi Bali (2001 :17).
Awig-Awig merupakan aturan yang mengatur tatanan hidup
bermasyarakat (interaksi sosial) di Desa Pakraman dengan sasaran terciptanya
suasana harmonis yang meliputi harmonisasi krama desa dengan Tuhannya,
(Hyang Widhi), harmonisasi sesama krama desa pakraman dan harmonisasi
antara krama desa dengan alam lingkungannya (wilayah Desa Pakraman).
Dalam Awig-awig dikenal dengan istilah : Sukerta Tata Parhyangan, Sukerta
Tata Pawongan, Sukerta Tata Palemahan, merupakan konsep ideal dari Awigawig.
Krama Desa Klaci Kaja sebagai lokasi penelitian, sejak tahun 2000
telah menyuratkan awig-awignya, namun kondisi kramanya sangat jauh
berbeda dengan krama desa lainnya, bila dikaji dari saat proses penyuratan
Awig-awignya, yakni Krama Desa Klaci Kaja pecah menjadi dua kelompok
yakni : kelompok besar berjumlah 172 kk dan kelompok kecil berjumlah 27 kk.
Ini artinya bahwa apa yang menjadi konsep ideal dari Awig-awig adalah
harmonisasi, belum bisa diwujudkan di Desa Pakraman Klaci Kaja.
Hasil penelitian menunjukkan di Desa Pakraman Klaci Kaja terjadinya
Pengingkaran Hak-Hak Krama Desa baik oleh kelompok besar maupun
kelompok kecil. Bukti-bukti pengingkaran hak telah dikumpulkan dengan
menggunakan pendekatan atau metode observasi ke lokasi penelitian serta
mewawancarai prajuru Desa Pakraman, Krama Desa Pakraman, Klian dinas,
Pejabat Kepala Desa, Camat Kediri, Pemda, Kabupaten Tabanan, Polres
Tabanan, Pengadilan Negeri Tabanan, Kejaksaan, PHDI. Kabupaten Tabanan,
BPPLA. Kabupaten Tabanan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya
sebagai acuan dalam mendiskripsikan hasil penelitian yang bersifat kualitatif.
Jenis pengingkaran di Desa Pakraman Klaci Kaja meliputi: tidak
mendapatkan perlindungan bila ada musibah yang menimpa, tidak dapat
menggunakan fasilitas desa, di antaranya penggunaan setra saat ada kematian,
tidak dapat menyampaikan pendapat saat rapat atau paruman Desa Pakraman,
sedangkan penyebabnya karena kurang memenuhi kewajiban, kurang
memahami nilai-nilai kebersamaan, kurang memahami nilai-nilai keharmonisan
dan kurang memahami nilai-nilai pengabdian serta adanya unsur kepentingan
terhadap penguasaan tanah alas Yangapi seluas 184 are.
Terhadap kondisi ini langkah-langkah atau solusi yang tepat untuk
menyelesaikannya adalah dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman
krama desa terhadap hak dan kewajibannya, meningkatkan kemampuan
pemahaman krama desa terhadap nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan dan
pengabdian serta mengembalikan posisi kepemilikan tanah alas Yangapi sesuai
dengan bukti yang ada di Sedahan D. Kecamatan Kediri dan melakukan
rekonsiliasi kepada semua krama Desa Pakraman Klaci Kaja dengan saling
rela maaf-memaafkan sesuai nilai-nilai Agama Hindu sebagai sebuah solusi
untuk menjaga kelestarian Desa Pakraman.