TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) (Analisis Putusan PN Denpasar No.:03/Pid.Sus.TPK/2017/PNDPS)

ABSTRAK
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
(Analisis Putusan PN Denpasar No.: 03/Pid.Sus.TPK/2017/PNDPS)
I WAYAN SUMETRA
Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Dps.
Penelitian ini dilaksanakan melalui bedah putusan perkara pengadilan dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu peneliti juga melakukan penggalian informasi melalui sumber- sumber lain yang masih terkait dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi.
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materiil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Putusan No.03/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Dps, telah sesuai dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa SANG AYU RAIYONI telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenanagan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Putusan No.: 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Dps. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis seharusnya hakim menggali lebih mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya hal-hal yang memberatkan Terdakwa.
Kata Kunci : Korupsi, LPD, Penyalahgunaan kewenangan