PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA DENPASAR

ABSTRAK
PENGELOLAAN SAMPAH
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA DENPASAR I Gusti Putu Agung Arie Pradinatha
Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Kota Denpasar merupakan pusat ibukota pemerintah Provinsi Bali sehingga dijadikan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, serta pendidikan. Beragam aktivitas dijumpai di Kota Denpasar baik dari persoalan kependudukan, sosial, tata ruang maupun tampilan wajah kotanya. Salah satu yang mendapatkan perhatian belakangan ini adalah upaya mewujudkan kota bersih dan hijau (clean and green) termasuk keindahan kota untuk mendukung keberlangsungan pariwisata di kota Denpasar.
Berdasarkan permasalahan tersebut didapatkan rumusan masalah, yaitu : Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar? Bagaimana peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar? Dan Bagaimana implikasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah di Kota Denpasar?. Penelitian ini dikualifikasikan dalam jenis penelitan secara yuridis empiris dengan menganalisa masalah yang dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang sudah ada dikaji penerapaannya dilapangan untuk memperoleh informasi dari pihak terkait. Adapun isu hukum yang diteliti adalah penerapan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
Hasil penelitian adalah sebagai brikut : Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar adalah Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan kembali sampah-sampah menjadi bahan yang berguna misalnya menggunakan kaleng-kaleng bekas untuk pot bunga serta mengumpulkan dan mengolah sampah daun kering menjadi pupuk.. Peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar dimana pemerintah Daerah sudah mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, sebagiamana diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah di Kota Denpasar dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota Denpasar membutuhkan kekuatan- kekuatan dan dasar hukum seperti pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban dan keterlibatan masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai dasar pijakan hukum.
Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Hak Masyarakat, Kewajiban Pemerintah