IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENATAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA DENPASAR

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENATAAN PARKIR DI TEPI JALAN KOTA DENPASAR
I Nyoman Tri Agus Arcana
Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan perparkiran untuk mengatur semua pelaksanaan yang menyangkut tentang penataan parkir di tepi jalan umum maupun di tempat penyelenggaraan khusus parkir agar terwujud ketertiban lalu lintas. Namun Pada kenyataannya penataan parkir di Kota Denpasar belum maksimal. Berdasarkan Tribun Bali Tim gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, TNI/Polri serta instansi terkait lainnya kembali menggelar penertiban parkir sembarangan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana rumusan Kebijakan Pemerintah terhadap penataan parkir di tepi jalan umum Kota Denpasar?, 2) Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terhadap penataan parkir di tepi jalan umum Kota Denpasar?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Denpasar.
Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang relevan sebagai sumber acuan, sehingga diperoleh tujuan yang ditetapkan.Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Implementasi Kebijakan. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dengan analisis data diskriptif
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut 1)Rumus Kebijakan Pemerintah terhadap penataan parkir di tepi jalan umum terdiri dari tempat, retribusi, dan lembaga, 2) Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Denpasar terdiri dari pelaksanaan kebijakan dan hambatan pelaksanaan kebijakan.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penataan Parkir.