I GUSTI NGURAH DEDI SAGITA PUTRA, - (2022) KEWENANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. Other thesis, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
171307116_I GUSTI NGURAH DEDI SAGITA PUTRA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Abstract
ABSTRAK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan kewaspadaan dan penanggulangan covid-19 secara menyeluruh sesuai protokol yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal ini dalam mempercepat penanganan virus corona yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang berimplikasi pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Badung mengeluarkan surat keputusan Bupati Badung tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 di Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaksanaan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019? Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep yang relevan sebagai sumber acuan, untuk dijadikan pisau bedah terhadap rumusan masalah yang ada. Konsep yang digunakan yaitu kewenangan hukum menurut Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan handphone, camera digital, pencatatan dan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1) Kewenangan BPBD Badung dalam satgas adalah dalam bidang sekretariat, bidang pencegahan, bidang pemulihan dan layanan dasar, bidang logistik, dan bidang pusdalops. 2) Tanggung jawab BPBD Badung dalam masing-masing bidang tersebut adalah data kegiatan dan dokumentasi. Dari hasil uraian dapat disimpulkan bahwa BPBD Badung selain kewenangannya dalam anggota satgas juga mempunyai tugas tamabahan yaitu evakuasi jenazah covid-19 sesuai arahan kemendagri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan alat pelindung diri (APD). Kata Kunci : Kewenangan, BPBD Badung, Covid-19
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Dharma Duta > S1 - Hukum Hindu |
| Depositing User: | ulan |
| Date Deposited: | 21 Oct 2025 01:39 |
| Last Modified: | 21 Oct 2025 01:39 |
| URI: | http://repository.uhnsugriwa.ac.id/id/eprint/464 |

