PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN LINDUNG DI DESA MEDEWI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur mengenai Tindak Pidana Kehutanan namun masih saja ada masyarakat pengawen yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk menaati aturan yang berlaku, sehingga perusakan hutan masih saja terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana menarik untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan akan dikaji melalui (2) dua rumusan masalah diantaranya: 1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. 2) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku perusakan hutan lindung di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Rumusan masalah tersebut dikaji menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan teori hukum yakni teori penegakan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan hutan yang terjadi di Hutan Desa Medewi disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor hukumnya sendiri yang masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat; faktor penegak hukum dan sarana serta prasarana penegakan hukum yang belum memadai seperti kurangnya SDM yang terampil sehingga penegakan hukum belum berjalan secara maksimal; factor budaya masyarakat Desa Medewi yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan hutan desa; serta faktor masyarakat yang kurang memahami pentingnya kelestarian hutan sehingga didalam pengelolaan hutan untuk menopang perekonomian masih saja terjadi penyimpangan aturan hingga menyebabkan terjadinya perusakan hutan.
Kata Kunci: Perusakan Hutan, Penegakan Hukum, Masyarakat Pengawen