KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 tentang RambuLalu Lintas telah mengatur berbagai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas.Rambu Lalu Lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yangmengandung fungsi serta memiliki konsekuensi hukum yang berguna untukmenganjurkan, memperingatkan dan mengontrol pengemudi dan pengguna jalan.Pada kenyataanya peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal, hal initerlihat dari angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Masyarakat belummengetahui, memahami serta mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintastersebut secara sungguh-sungguh. Berdasarkan latar belakang diatas makapermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap rambu-rambulalu lintas di Kota Denpasar? 2) Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukummasyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kota Denpasar?. Penelitian inimengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang relevan sebagai sumberacuan, untuk dijadikan pisau bedah terhadap rumusan masalah yang ada. Adapunteori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah: Teori LegalSistem Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah dengan jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifatdeskriptif, bentuk data kualitatif dan kuantitatif, sumber data primer dan sekunder,pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, wawancara, studikepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik accidentalsampling, instrument penelitian mengunakan googleform dan pedomanwawancara dilengkapi dengan handphone, pencatatan. Analisis data yangdigunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagaiberikut 1)Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat : penegak hukum,sarana dan prasarana, hukum itu sendiri, masyarakat dan kebudayaan. 2) PihakSatlantas Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar menemukanberbagai hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, hambatantersebut seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, kurangnyajumlah personil Satlantas Kota Denpasar, aksi vandalisme masyarakat terhadaprambu lalu lintas, serta kurangnya wadah sosisalisasi kepada masyarakat luas.Namun, berbagai upaya tetap dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaranhukum masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kota Denpasar. Adapunupaya dari pihak kepolisian yakni himbauan, sosialisasi, hingga upaya pemberian teguran dan tilang. Dinas Perhubungan Kota Denpasar juga turut berupaya dengan melakukan sosialiasi, pengadaan program pelajar pelopor, teguran dan tilang dengan melibatkan pihak dari TNI, Polresta Denpasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Kata Kunci : Rambu-rambu Lalu Lintas, Kesadaran Hukum