EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampahsebagai langkah awal Kabupaten Klungkung memerangi permasalahan di mulai dari pengelolaan, pembuatan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah, pembentukan badan usaha (Bank Sampah), maupun menerapkan sanksi. Secara realitanya hal ini muncul dari akarnya yaitu manusia, masyarakat kurang sadar akan bahayanya sampah mulai dari banjir hingga penyakit, sanksi hukum telah diberlakukan sesuai. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah? 2) Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah? Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang relevan sebagai sumber acuan, untuk dijadikan pisau bedah terhadap rumusan masalah yang ada. Teori yang digunakan adalah Efektifitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman, menurut Soerjono Soekanto dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B.Seidman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif , sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, instrument penelitian mengunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan handphone, camera digital, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan belum efektif. 2. Faktor Pendukung seperti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sudah
tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah, Satpol PP dan DLH Tabulate Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung, Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah serta factor penghambat, mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan terdapat faktor yang menjadi hambatan faktor hukum, faktor penegakan hukum, factor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam dibagi menjadi upaya preventif dan upaya reprentif. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan masih belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi maupun sarana fasilitas pendukungnya.
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah