PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN

KENDARAAN BERMOTOR

(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali)
Pelanggaran muatan kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan
adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja
melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan
lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut penting untuk dilakukan penertiban
guna menjamin keamanan bagi pengguna jalan, sebab jenis pelanggaran tersebut
dapatmembahayakan keselamatan baik bagi pelaku pelanggaran dan pengguna jalan
yang lain. Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang
relevan sebagai sumber acuan. Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan
masalah adalah: Teori Efektivitas Hukum, Teori PenegakanHukum, dan Teori
Penanggulangan Preventif dan Represif. Metode penelitian yangdigunakan dalam
penelitian ini adalah dengan jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifat
deskriptif, bentuk data kualitatif dan kuantitatif, sumber data primer dan sekunder,
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumen,
penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling,
instrument penelitian mengunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan
handphone, pencatatan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Muatan Kendaraan Di Kepolisian DaerahBali bahwaKepolisian Daerah
Bali dalam melakukan penegakan hukum kepada pengendara yang bermuatan lebih
akan diberisanksi tilang dan teguran. Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran Muatan
Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Daerah Bali 1)Struktur hokum (Penegak hukum
dan Sarana dan Prasarana), 2) Substansi hukum, selain itu dapat dilihat pula dari
penegakan sanksi bagi pelanggar lalu lintas, khususnya pelanggar rambu-rambu lalu
lintas. Budaya hukum (Masyarakat dan Kebudayaan).
Kata kunci: Kendaraan Bermotor, Penegakan Hukum